Pengelolaan Anggaran Tidak Transparan dan Akuntabel, Sebabkan Prestasi Atlit Merosot

| Wawancara | 17 September 2018 | 118
Foto: Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi

Jurnaljateng.com, - Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga 2017 memberikan opinin Wajar Dengan Pengecualian. Derajat opini ini sudah lebih baik ketimbang tahun sebelumnya yang mendapatkan opini disclaimer dua kali berturut-turut.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi menceritakan proses pemeriksaan BPK terhadap Kemenpora yang berlangsung 65 hari. Mantan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat ini tak segan-segan turun ke lapangan untuk membereskan masalah. Tidak hanya Kemenpora, sejumlah pemeriksaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Pengurus Besar Cabang Olahraga (Cabor) diagendakan.

Masalah merosotnya prestasi atlet di ajang internasional dianggap tecermin dalam pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan akuntabel. Achsanul meyakini pemeriksaan BPK yang komprehensif akan membuat Kemenpora dan induk cabang olahraga berbenah.

Dikutip dari Warta Pemeriksa edisi 07 / Vol I - Juli 2018 berikut beberapa petikan wawancaranya:

BPK memberikan opini WDP kepada Kemenpora yang sebelumnya dua kali berturut-turut disclaimer. Apa perbaikan dari Kemenpora?

Tabiat birokrat di Kemenpora itu sulit diubah, dari dulu masalahnya sama. Surat hilang, proposal hilang, mungkin saking banyaknya. Kantornya juga tidak layak, berjejal-jejal dokumen kayak kantor kelurahan. Dokumen ada di kolong sana sini. Saya tahu karena saya datangi kantornya. Enggak ketemu Menterin gak papa, ketemu deputi tidak masalah. Karena saya mau membenahi. Saya ajak bicara pentingnya akuntabilitas, risiko yang bakal terjadi, dan kemudian caranya. Alhamdulillah, ada perbaikan selama setahun. Tim BPK yang mengejar karena kami ingin Kemenpora lebih baik.

Apa temuan BPK?

Kemenpora paling sulit mengadministrasikan barang modal seperti perlengkapan atlet yang tidak tercatat rapi. Misalnya alat-alat senam dan panahan. Diperiksa di cabor tidak ada, di Kemenpora tidak ada, di KONI, di Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas) tidak ada. Tapi bukti beli-nya ada. Yang begini ini implikasinya adalah pembelian terulang. Barang yang sudah dibeli diakui, dibeli lagi. Padahal sebenarnya barang lama. Bisa jadi pembelian berkali-kali barangnya itu-itu saja.

Apa permintaan BPK?

BPK hanya minta dua hal: catat uang yang masuk dan catat yang keluar. Gak usah membuat neraca laba dan rugi, tidak perlu. Kalau kurang minta, yang penting dianggarkan. Soal menganggarkan ini susah terutama di cabor. BPK meminta Kemenpora memberitahu kepada cabor kalau butuh gaji, honor, dianggarkan saja. Jangan sampai pengurus besar olahraga ini bilang tidak digaji, tapi mencuri. Minta gaji, honor atau transpor, tidak masalah. Bekerja secara profesional saja. Yang menggaji biar negara karena negara harus hadir dalam dunia olahraga. Olahraga adalah kebanggaan kita dalam bernegara.

Apa rekomendasi BPK?

Kami bertemu dengan Pak Imam Nahrawi (Menpora) dan Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) di ruang kerja ini, saya sampaikan saran BPK. Salah satunya membubarkan Satlak Prima karena memperpanjang birokrasi. Bagaimana bisa untuk belanja urusan prestasi atlet, yang mengajukan cabor, yang mengelola KONI, yang membeli Satlak Prima, yang membayar Kemenpora. Kadang yang dibeli Satlak tidak sesuai kebutuhan cabor. KONI suruh mengawasi, tidak mau karena merasa tidak ikut beli. Akhirnya BPK minta Satlak Prima dibubarkan. Akhirnya ditutup Oktober 2017. Artinya rekomendasi BPK didengar Presiden.

Apa yang perlu dilakukan pemerintah lewat anggaran?

Olahraga itu membutuhkan biaya. Negara menuntut emas, tapi enggak mau keluar uang. Harusnya ada anggaran di setiap cabor. Ada 40 Cabor, kalau satu cabor dianggarkan Rp100 miliar, kan cuman membutuhkan Rp4 triliun. Mungkin untuk beberapa cabor Rp100 miliar itu berlebih, tidak sampai sebesar itu misalnya catur. Kalau sepakbola mungkin butuh. Kalau sudah dianggarkan besar, cabor macam-macam, ya, penjarakan saja. Tapi jangan ada cabor memilih ketua umum karena duitnya, akhirnya politisasinya tinggi. Begitu atlet tidak meraih medali emas yang disalahkan Menpora, begitu dapat medali emas yang dapat sanjungan ketua umum cabor.

Apakah anggaran negara tidak cukup untuk menciptakan atlet berprestasi?

Uang saku atlet sehari Rp500 ribu, kalau 30 hari training camp (TC) berarti Rp15 juta sebulan. Kalau 2-3 bulan TC berarti Rp45 juta. Itulah yang didapatkan atlet. Sisanya dia nganggur, tidak digaji. Mana cukup buat hidup. Padahal atlet itu kalau berprestasi, mengharumkan nama bangsa. Bendera merah putih berkibar di luar negeri karena dua alasan yaitu kedatangan Presiden RI dan atlet meraih medali emas. Artinya begitu pentingnya harga diri bangsa lewat atlet. Maka atlet itu wajib diperhatikan: saat mau berprestasi, saat berprestasi, dan setelah berprestasi. Sayangnya negara hadir tidak pada semua tahap itu. Negara seperti mau emasnya tapi tidak mau prosesnya. Kemenpora tengah memikirkan ini. Ada apresiasi untuk atlet di jenjang Porda, PON, SEA Games, dan lainnya. Akan dibuatkan Peraturan Menteri agar diadopsi oleh daerah. Rasanya pembicaraan ini sudah selesai.

Apa yang masih lemah dalam pembinaan atlet?

Memperkuat cabor untuk mencari bibit berprestasi. Pencari bakat kita lemah. Negara membiarkan rakyat berprestasi dengan caranya. Menpora memiliki KONI harus sama dengan Kementerian ESDM memiliki SKK Migas, sama perannya. Karena KONI lembaga prestasi. Kewenangan Menpora terhadap KONI harus diperkuat dan kewenangan KONI terhadap cabor harus diperkuat. Cara memperkuatnya lewat anggaran. Anggaran dari Kemenpora mencapai Rp700 M tapi untuk semua: pembinaan prestasi, ada KONI dan semuanya. Hanya sejumlah itu minta juara Sea Games? Ya, jelas tidak bisa.

Menyoal persiapan Asian Games 2018 yang sempat diwarnai penyelewengan dana oleh pengurus KOI pada 2015, bagaimana BPK mengawasi panitia penyelenggara Asian Games?

BPK mengaudit biasa. Asian Games ini event negara bukan urusan pemerintah saja. Pemerintah mencanangkan target sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan. BPK menambahkan satu lagi: sukses pertanggungjawaban.

Apa strategi BPK mengawasi penyelenggaraan Asian Games?

Saya juga mengundang BPK Korea Selatan karena mereka adalah penyelenggara Asian Games empat tahun lalu. Korea Selatan sukses juga pertanggungjawaban. Dengan kedatangan mereka, BPK juga mengetahui apa saja yang sudah dianggarkan Dewan Olimpiade Asia (OCA) sehingga tak
perlu lagi menggunakan uang negara. Seperti temuan BPK pada 2015 ada duplikasi pembiayaan kamar. Sudah dibiayai OCA di sini dianggarkan juga.
Kalau tidak diperiksa BPK akan double. Ada orang di Inasgoc yang memanfaatkan, padahaldia sudah tahu dibiayai OCA. Kalau BPK tidak bekerjasama dengan OCA tidak akan menjadi temuan BPK.

Masukkan kata kunci...

Social Links