Ini Penyebab Kabupaten Brebes Lima Tahun Gagal Raih Opini WTP

| Keuangan Daerah | 08 Oktober 2018 | 539
Foto: Ilustrasi

Jurnaljateng.com, Kabupaten Brebes - Hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, masih ada hal yang tidak beres dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemkab Brebes.

Opini WDP Kabupaten Brebes disebabkan oleh beberapa faktor yang mencakup Aset Tetap Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi.

Penyusutan Aset Tetap masing.masing sebesar Rp270,49 miliar; Rp532,66 miliar; Rpl,05 triliun; Rp2,16 triliun; Rp95,07 miliar; Rp60,78 miliar dan Rpl,16 triliun.

Pengujian atas Aset Tetap dan penyusutannya ditemukan pennasalahan sebagai berikut. Pertama, selisih minimal sebesar Rp315,42 miliar antara KIB dengan Neraca tidak dapat dijelaskan. Kedua, Penataan Aset Tetap pada KlB belum dilakukan secara memadai dengan rincian sebagai berikut: Tanah dinilai berdasarkan NJOP tahun 2017 minimal sebesar Rp268,88 miliar, Tanah di bawah bahu jalan, saluran, dan pedestrian serta bangunan air drainase belum tercatat dan belum diketahui nilainya, Tanah tidak memiliki luasan minimal sebesar Rp 17,46 miliar, Tanah yang belum bersertifikat dengan luasan minimall 1.678.129,00 m2, Tanah pihak lain dan bukan kewenangan pemerintah daerah yang tereatat minimal sebesar Rp2,68 miliar, Peralatan dan Mesin yang tidak jelas kondisinya minimal sebesar Rpl,06 miliar, Gedung dan Bangunan yang tidak diklasifikasikan per bangunan atau per gedung sebesar Rp529,86 miliar.

Pada KIB Jalan, Jrigasi dan Jaringan terdapat aset tetap yang tidak dapat diidentifikasi apakah merupakan aset induk atau pekerjaan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, penambahan, perbaikan yang seharusnya dikapitalisasi sehingga menambah nilai aset induk masing·masing minimal sebesar Rp395,32 miliar. Pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan valid tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan infonnasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan nUai penyesuaian yang diperlukan terhadap angka-angka tersebut di atas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di alas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran. perubahan saldo anggaran lebih. operasional, arus kas, serta perubahan ekuilas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Masukkan kata kunci...

Social Links