Pengelolaan Sewa Rumah Dinas Kabupaten Brebes Diduga Bermasalah, Ini Buktinya

| Keuangan Daerah | 08 Oktober 2018 | 285
Foto: Ilustrasi

Jurnaljateng.com, Kabupaten Brebes - Pemerintah Kabupaten Brebes pada Tahun Anggaran 2017 melalui Sekretariat Daerah telah menganggarkan penerimaan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan kode rekening 4.1.00.00.2.02. dengan anggaran sebesar Rp36.250.000,00 dan realisasinya Rp32.067.928,00 atau 88,46%.

Retribusi tersebut berasal dari 35 Rumah Dinas yang disewakan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaaan Bagian Umum Sekretariat Daerah. Para penyewa rumah dinas adalah PNS yang masih aktif bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, tetapi tidak mempunyai tempat tinggal di kota Brebes. 

Rumah dinas tersebut semuanya di kota Brebes dan tersebar di beberapa lokasi, antara lain Rumah Dinas di Griya Bhakti Praja, Rumah Dinas RSUD Brebes, Rumah Dinas Dinkes/Maramedis dan Perumahan Rumah Dinas Paramedis Saditan Brebes.

Rumah Dinas yang disewakan sebanyak 35 rumah dengan 5 tarif sewa yang berfariasi dari yang terendah sebesar Rp 399.800,00 sampai dengan yang tertinggi sebesar Rp5.931.648,00 pertahun, disesuaikan  dengan lokasi atau tempat, luas tanah dan bangunan, kualitas bangunan, tahun dan harga perolehan bangunan dan sebagainya.

Dari pemeriksaan atas 35 rumah dinas yang disewakan tersebut diketahui terdapat tarif sewa yang dikenakan lebih rendah sedangkan tanah dan bangunannya lebih luas, yaitu atas sewa 10 rumah dinas dikenakan sewa sebesar Rp399.800,00 per rumah dengan luas tanah 165 m2 dan bangunan 48 m2  dibandingkan dengan 12 rumah dinas dengan  sewa lebih tinggi, yaitu sebesar Rp851.540,00 per rumah dengan luas yang lebih kecil dimana tanah 140 m2 dan bangunan 45 m2.

Dari dokumen yang ada terkait tarif sewa diketahui bahwa tarif sewa yang digunakan untuk tahun 2017 adalah sama setiap tahunnya dan tidak berubah hal tersebut diketahui dari dokumen Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan juga dari surat pemberitahuan pengenaan retribusi sewa rumah dinas pada tahun 2014, yang ternyata tarif sewanya sama dengan yang ditetapkan pada tahun 2017.

Penjelasan bendahara penerimaan diketahui bahwa Bagian Umum Sekretariat  Daerah dalam pengelolaan retribusi rumah dinas hanya bersifat administrasi penerimaan tarif sewa saja, karena tidak mempunyai  informasi atau data  yang lengkap atas aset tetap rumah dinas dalam bentuk KIB.  Sesuai pembagian Tupoksi  terkait OPD baru pada tahun 2017 semua data aset tetap rumah dinas telah berada di Bagian Aset BPPKAD. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi penerimaan retribusi yang belum optimal dari sewa rumah dinas.

Adapun permasalahan tersebut disebabkan Bendahara penerimaan Sekretariat Daerah tidak mempunyai data lengkap atas rumah dinas yang disewakan dan tarif sewanya belum pernah dilakukan evaluasi.

Masukkan kata kunci...

Social Links