Pemilihan BPD tak jelas, warga bingung

| Pelayanan Publik | 20 Januari 2019 | 358
Foto: Balai Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes

Jurnaljateng.com, Kabupaten Brebes - Pemilihan BPD tak jelas, warga bingung

Plompong 9 januari 2019, tidak wajarnya pembentukan dan pemilihan BPD desa plompong kecamatan Sirampog kabupaten Brebes menimbulkan tanda tanya pada masyarakat. pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejatinya merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam perumpamaan besar BPD merupakan "parlemen-nya" desa.

Pembentukan dan pemilihan BPD sangat jelas diatur oleh perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 dan pemendagri no 110 tahun 2016. Di mana mekanisme pemilihan PBD adalah melalui pemilihan langsung atau musyawarah mufakat. dan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Adapun jumlah anggota BPD adalah 5 orang atau paling banyak 9 orang dengan 30% keterlibatan wanita didalamnya.

"Pemilihan gak tau kapan, tiba tiba sudah ada pelantikan, kan lucu mas, mana transparansinya?", ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Ditanyakan kepada para RT yang hadir dalam muskerbangdes 2019 mereka mengaku tidak tahu sama sekali dan tidak mendapat pemberitahuan apapun terkait pemilihan PBD.

"Terus terang kami tidak punya dana untuk pembentukan panitia pemilihan BPD", kilah Fatoni kades Plompong.
Menurut Fatoni tidak adanya pemilihan BPD dikarenakan desa tidak memiliki anggaran. 

Namun pihak lain yang juga tidak mau disebut namanya mengatakan alasan tersebut tidak masuk akal. mengingat biaya pemilihan BPD bisa dianggarkan melalui ADD (Anggaran Dana Desa) atau ABPDes.
"Tidak masuk akal mas, Desa kan punya ADD punya APBDes, lah kemarin saja pemilihan Pamong (Perangkat Desa) bisa ada panitia kok, kenapa BPD tidak?".

Menurutnya berdasarkan Permendagri No 110 tahun 2016, pasal 10. Bahwa Pembentukan panitia pemilihan BPD seharusnya dapat dimulai 6 bulan sebelum masa jabatan BPD habis. Sedangkan kurang dari 3 bulan sebelum pelantikan BPD Desa Plompong mengadakan pemilihan perangkat desa baru dan sesuai prosedur.
"Kenapa tidak dibarengkn saja dengan pemilihan pamong?,kan sama saja. Hemat waktu hemat biaya".

Lebih lanjut Fatoni mengatakan bahwa BPD bisa dilanjutkan tanpa adanya pemilihan selagi yang bersangkutan belum menjabat 2 periode, "BPD Bisa 2 periode". Sayangnya Fatoni tidak merinci sumber regulasi tersebut.

Warga berharap pihak pemerintah desa memberikan edukasi yang baik. Dengan adanya transparansi dan kepatuhan terhadap Undang Undang.
"Harapan kami, jangan ada yang disembunyikan dari pemerintah desa, patuhi semua peraturan yang ada. Plompong kan terlenal dengan pendidikanya." Ujar salah satu ketua RT.

Masukkan kata kunci...

Social Links