Sinergi Tiga Lini, Kunci Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Tegal

| Wawancara | 24 Mei 2019 | 30
Foto: Pemerhati Keuangan dan Pemerintahan, Prasetyo

Jurnaljateng.com, Kabupaten Tegal - Kabupaten Tegal berusia 418 tahun pada 18 Mei 2019 nanti. Mengangkat tema “Sinergi” Kabupaten Tegal membayangkan terjadinya kerjasama yang konstrutif antara masyarakat dan pemerintah untuk memajukan daerah berpenduduk lebih dari 1,4 juta ini.

Pemerhati Keuangan dan Pemerintahan sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo, menilai penggunaan tema sinergi dalam Hari Jadi Kabupaten Tegal tahun ini terasa tepat dan kontekstual. Menurutnya, sinergi menjadi salah satu kunci keberhasilan Kepala Daerah dalam memimpin. Untuk mengetahui selengkapnya, simak petikan wawancara eksklusif dengan Prasetyo, yang juga masih sebagai mahasiswa S3 Ilmu Pemerintahan IPDN beberapa waktu lalu.

Apa makna yang dapat diambil dari tema HUT Kabupaten Tegal ke-418 tahun ini? Sepertinya menarik untuk didalami

            Sebenarnya yang paham betul maknanya ya Pemkab. Kan mereka yang merancang tema. Tapi sebagai masyarakat, saya melihat adanya semangat untuk berbuat lebih maju, karena adanya upaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

Sinergi itu kan bisa diartikan bekerja bersama-sama, kalau istilah awam ya gotong-royong. Saya menangkap ada pesan yang ingin disampaikan bahwa ke depan Pemkab Tegal akan menghadirkan pemerintahan yang bernuansa keswadayaan atau kebersamaan.

            Apalagi, pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024 Umi Azizah dan Sabilillah Ardi kan belum genap 6 bulan. Jadi ini saya kira bisa jadi momentum. Karena keberhasilan kepala daerah memimpin Tegal lima tahun mendatang sangat ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya ya bagaimana bisa merajut kebersamaan atau sinergi dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat agar ikut urun rembug.

Bicara soal sinergi, menurut Anda bagaimana pola sinergi yang mesti dilakukan? Dan melibatkan aktor siapa saja?

Pada dasarnya, lingkungan pemerintahan dibangun oleh tiga fondasi utama. Yaitu pemerintahan itu sendiri, masyarakat, dan sektor swasta. Ini seperti segitiga hubungan pemerintahan. Di tengah-tengahnya kita bisa memasukkan kalangan akademisi dan civil society sebagai jembatan atau penghubung.

Dari sisi pemerintahan daerah, sudah pasti aktor yang berperan penting adalah Kepala Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD. Itu ujung tombaknya dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Pola sinergi yang perlu dilakukan adalah bagaimana Pemda dapat bekerjasama melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam hal menyusun perencanaan daerah. Sebab, “nyawa” pembangunan itu kunci pentingnya ada di perencanaan. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui kebutuhan dan prioritas warga sehingga bisa dimanifestasikan ke dalam RPJMD, RKPD maupun APBD.

Lalu dari sisi masyarakat bagaimana sinergi yang bisa diberikan?

Ya, setali tiga uang. Filosofinya begini, masyarakat itu kan sebagai “pemilik saham” negara dan pemerintahan. Sementara, negara dan pemerintahan yang kuat sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang kuat, kritis dan berdaya. Karena pada gilirannya, keberadaan masyarakat sipil yang kuat dan berdaya akan menjadi energi yang positif dan dapat berkontribusi bagi terwujudnya demokrasi yang sehat, negara yang kuat, dan pemerintahan yang bersih ( good governance ).

Kemudian dari sisi swasta, kontribusi yang diberikan apakah melalui investasi? Atau ada yang lain?

Diakui, keberadaan badan usaha milik swasta sangatlah penting menjadi daya dukung perekonomian dalam skala nasional maupun daerah. Kontribusi yang diberikan dunia swasta, misalnya dalam membantu meningkatkan produksi nasional, menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru, membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan, menambah sumber devisa bagi pemerintah, serta meningkatkan sumber pendapatan negara/daerah melalui pajak.

Di sinilah peran kreativitas Pemda sangat diperlukan untuk mengundang investor-investor agar mau menanamkan modalnya. Apalagi, saat ini pemerintah pusat telah memberikan berbagai insentif atau kelonggaran kepada swasta untuk masuk ke pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi berbasis UMKM, sektor pertanian, perkebunan dan potensi lainnya yang berbasis potensi lokal. Pemda dan sektor swasta perlu menjalin sinergi untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi terpendam di suatu daerah.

Apa usulan kongrit yang bisa disumbangkan ke Pemerintah Kabupaten Tegal?

Dari sisi pelayanan publik ( public service ), perlu kiranya Pemda membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah terbukti di berbagai daerah sangat efektif sebagai model pelayanan publik yang cepat, murah, dan efisien.

Kemudian dari sisi fungsi pengaturan ( regulating ), sangat penting bagi Pemda untuk menyusun regulasi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, sekaligus regulasi yang linier dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dari sisi pembangunan, sangat penting dirancang konsep pembangunan yang berdasarkan prioritas daerah, sehingga dapat menghemat belanja modal dari APBD. Saatnya meninggalkan pola pembangunan rutin atau tambal sulam yang berpotensi boros dan potensi korupsi.

Terakhir, dari sisi pemberdayaan ( empowerment ), Pemda dapat bersinergi dengan sektor swasta melalui program CSR untuk meng cover pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan zaman dengan memperhatikan potensi lokal dan pasar pengembangannya. (*)

Masukkan kata kunci...

Social Links