Membangun Sistem dan SDM untuk Mengawal Keuangan Negara

Setyorini | Wawancara | 06 September 2018 | 65
Foto: Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar

Jurnaljateng.com, Kabupaten Banjarnegara - SESUAI kewenangannya, BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setiap tahunnya BPK melakukan ketiga jenis pemeriksaan tersebut dan rata-rata menghasilkan 1600 laporan pemeriksaan yang disampaikan kepada lembaga perwakilan dan pemerintahan untuk tindak lanjut.

Untuk memberikan nilai dan manfaat hasil pemeriksaan bagi peningkatan kinerja pemerintah, BPK telah menyusun rencana pemeriksaan lima tahunnya yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat Program Nawa Cita.

Dengan pola perencanaan pemeriksaan tersebut, hasil dan rekomendasi BPK dapat mendorong efektivitas pencapaian program nawacita. Selain itu juga dikaitkan dengan Program Nawacita, rencana dan strategi pemeriksaan BPK pun diselenggarakan dengan 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Salah satu contoh pemeriksaan tematik yang diusung BPK yang mengambarkan upaya penguatan Program Nawacita adalah pembangunan manusia Indonesia meliputi Pendidikan, Kesehatan, perumahan, dan Pembinaan Mental karakter. Ini dijadikan tema pemeriksaan BPK s.d tahun 2020 yang juga dikaitkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Goal 3 (Good Health and Well-being), Goal 4 (Quality Education) dan Goal 5 (Gender Equality).

Dengan strategi pemeriksaaan tersebut diharapkan peranan BPK mendorong kehidupan berbangsa dam bernegara menjadi lebih nyata dan bermanfaat.

Maka dari itu, Wakil Ketua BPK,Bahrullah Akbar mengungkapkan ada dua pilar yang harus didorong, yakni sistem dan sumber daya manusia (SDM) dengan melihat kondisi external environment sosial politik dan budaya. Untuk mengetahui lebih lanjut kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini, berikut petikan wawancara dengan Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar:

Bagaimana perjalanan Anda memulai karir di BPK sampai saat ini?

Saya memang memulai bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan dari tahun 1985 dari sejak lulus dari Akademi Pimpinan Perusahaan. Lalu selama bekerja, ya saya juga (sambil) banyak sekolah. Alhamdulillah masuk BPK tahun 1985, selesai S1 pada tahun 1989. Jadi bekerja sambil sekolah. Kemudian tahun 1992 saya ditugaskan BPK untuk melanjutkan S2 di Inggris. Ya, banyak sekolah lah dan banyak mengajar di BPK juga saya Widyaiswara sempat jadi guru, mentor bagi auditor selama 10 tahun.

Dan tahun 2003 sampai tahun 2011 saya membantu teman-teman Pemerintahan Dalam Negeri di Keuangan Daerah. Sehingga sekarang saya bergeser di Kementerian Dalam Negeri sebagai dosen di IPDN. Alhamdulillah di tahun 2011 saya terpilih menjadi Anggota BPK pada periode pertama. Kemudian sekarang berlanjut di tahun 2016 sampai 2021.

Saat menjadi Anggota VII BPK (2011-2014), saya memiliki obsesi out put pemeriksa BPK ingin memberikan pendapat dan rekomendasi agar BUMN bekerja secara efsien dan efektif, dan mengajak pemerintah pusat memikirkan agar BUMN ini menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang terintergrasi dengan pembangunan dan APBN. Dalam buku ‘Negara, BUMN dan ‘Kesejahteraan Rakyat’ menunjukan pentingnya BUMN menjadi bagian yang melekat untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang diutamakan Presiden Sukarno tentang ‘Pembangunan Semesta Berencana’, semestanya itu tadi bahwa uang daerah dan uang BUMN harus terintegrasi untuk dikelola agar tujuan mensejahterakan masyarakat berhasil.

Selama menjadi Anggota VI BPK, apa yang sudah Anda lakukan?

Mendorong pemerintah daerah serta bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi bagian mewujudkan pencapaian pemerintahan. Ini sesuai dengan maturity BPK sedunia di mana peran BPK memberikan masukan kepada pemerintah daerah, menginisiasi agar pemerintah daerah selalu transparan dan akuntabel, BPK itu harus sesuai dengan ruang lingkup keuangan negara.

Sedangkan untuk memeriksa laporan keuangan pemerintahan daerah, tahun kedua saya masuk berkurang menjadi 35, di wilayah saya (Timur) 27 dan wilayah Barat 8 kabupaten. Saya terus perbaiki dan dorong, hingga tinggal 1, yakni Lembata. Di tahun 2016, semua Pemda tepat waktu.

Kami juga membuka diri dengan mengajak BPKP dan Inpektorat daerah untuk bersamasama aktif dalam Focus Group Discusion (FGD) tentang usaha-usaha perbaikan tata kelola laporang keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Di wilayah Timur, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), semula 47 persen kemudian naik signifkan menjadi 65 persen lantaran BPK mendorong agar dibuka sepenuhnya komunikasi pemeriksaan agar pemerintah daerah bisa menyiapkan laporan keuangan yang baik dan benar. Sisanya harus terus didorong karena setingkat lagi untuk menjadi WTP, hanya ada sekitar perbaikan.

Dengan adanya FGD ada mekanisme kontrol, pemeriksa tidak bisa bohong, dan tidak bisa jual beli WTP. FGD yang selama ini dijalankan juga menjadi sarana self control bagi BPK. BPK tidak boleh sembrana karena semua pihak tahu, ada aturan main yang jelas. Ini akan menjadikan BPK bekerja dengan hati-hati. Jadi kalau anak buah saya memainmainkan ini pasti kelihatan.

Hal tersebut dilakukan BPK dalam mendorong standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis Akrual yang sudah menjadi amanat UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berjalan lancar.

Cara ini diyakini bisa mempersempit peluang penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang notabene adalah uang rakyat. Meski belum bisa mempersempit tindakan dan pikiran korupif dari para penyelenggaraan negara.

Saat ini Anda dipercaya sebagai Wakil Ketua BPK, apa yang akan Anda lakukan ke depan?

Sebagai wakil ketua adalah mengawal visi dan misi BPK dari sisi pengembangan SDM, mengupayakan pelaksanaan pemeriksaan terkoordinasi dengan program SDGs. Kita mencoba menginisiasi peranan visi dan misi BPK itu ikut mendorong pemerintah mencapai tujuan bernegara, bukanmencari-cari.

Sesuai dengan UU BPK No. 15 Tahun 2006 mengatakan Ketua dan Wakil Ketua disebut sebagai pimpinan BPK. Sebagai pimpinan berarti harus me-manage kepemimpinan antara ketua dan wakil ketua secara kolektif-kolegial. Ini sangat luar biasa menantang, sebelumnya kan saya anggota BPK yang lintas kolektifkolegial, sekarang sebagai pimpinan di BPK berperan untuk merajut, memotivasi, melaksanakan, dan mencari jalan keluar.

Tupoksi dari wakil ketua itu adalah sebagai pembina dan penunjang peran fungsi utama BPK dalam memeriksa, yakni satu membawahi bidang perencanaan dan pengembangan. Kedua bidang hukum, ketiga kesekjenan, keempat inspektorat yang memeriksa seluruh etika, kualitas laporan, tingkah laku pemeriksa dan juga Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE), semua ada di sana.

Ke depan, ada dua pilar yang harus didorong, yakni sistem dan SDM dengan melihat kondisi external environment sosial politik dan budaya.

Pertama pembangunan sistem IT terus berlanjut dengan berbagai fungsi fitur pemeriksaan dan juga fitur-fitur pemeriksaan lainnya. Contohnya, ftur pemeriksaan SIAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan), SIPTL, Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifkasi (PPG) sebagai saran auntuk menampung pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan BPK.

Kebijakan me-rolling pejabat di daerah yang masa kerjanya sudah di atas tiga tahun akan diterapkan. Biasanya kalau sudah tiga tahun, sudah kenal segala macam akhirnya lupa, jadi kurang tajam lagi.

Langkah kedua membangun SDM dengan cara BPK mendorong agar dibangun zona intergritas yakni Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jabatan fungsional pemeriksa dalam pelaksanaan pekerjaannya agar Independen, integritas, dan profesional secara ketat diawasi oleh Majelis kehormatan Kode Etik yang keanggotaannya terdiri atas Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.

Selain itu, BPK mendorong penuh para pemeriksa menjalani pendidikan berkelanjutan antara lain sertifkasi dengan lembaga-lembaga internasional dan pendidikan formal yang disiapkan dari program S2 hingga S3, bekerjasama dengan IPDN, UNPAD, dan juga beberapa universitas di luar negeri.

BPK juga mendorong seluruh perwakilan untuk meningkatkan spiritualitas. Kemudian di BPK juga ada komunitas sepeda dan paduan suara untuk mendukung minat dan bakat mereka.

Tak hanya itu, BPK mengarah kepada knowledge management organisasi. Ini kita sudah coba gerakan di tahun 2017 agar bisa diimplementasikan di tahun 2018, yaitu tentang jabatan fungsional pemeriksa, mengait kepada UU ASN dan juga mengait kepada PP 11 Tahun 2017.

Insya Allah barangkali dengan ini maka seluruh standar pemeriksaan BPK kita arahkan, sejajarkan best practices melalui standar nasional industri, ISO 9700 (sistem kualitas manajemen), ISO 37001 (anti-bribery management system), 33000 (sistem pengendalian internal). Jadi standar akan kita comply.

Prestasi apa yang sudah diraih oleh BPK selama ini?

BPK RI pada Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) desember 2017 lalu, kembali meraih penghargaan pembangunan zona integritas setelah unit kerjanya mendapatkan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB).

Hal ini tersebut membuat unit kerja BPK RI selama tiga tahun berturut-turut sukses melakukan pembangunan zona integritas. Unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBBM itu adalah Pusat Pendidikan Pelatihan BPK RI, di mana pada tahun lalu juga sukses mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi).

Pada tahun sebelumnya BPK RI juga menyumbangkan empat unit kerjanya yang berhasil mendapatkan predikat WBK, yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Pusat Pelatihan dan pendidikan BPK RI.

Terbaru berdasarkan keputusan MenpanRB, zona integritas ini bertambah dan diharapakan target kami di 2018, BPK bisa bekerja sama dengan Kemenpan-RB untuk bisa mengevaluasi seluruh perwakilan BPK di Indonesia agar masuk ke dalam WBK.

Selain itu, di forumforum Internasional BPK juga cukup aktif. Antara lain partisipasi dalam UN Audit Missions di Kongo, Eritrea, Kosowo, New York dan Aceh. BPK merupakan salah satu insiator pembentukan ASEAN Supreme Auditor intitutions (ASEANSAI) dan menjadi ketua pertama organisasi tersebut.

Sebagai inisiator ASEANSAI, BPK RI dipilih secara aklamasi oleh anggota ASEANSAI menjadi longer term Secretariat, periode 2018- 2023. Dengan peran tersebut, diharapkan BPK akan lebih memberikan kontribusi dalam mendorong peningkatkan kapasitas SAI di ASEAN, Insya Allah akan mulai bekerja di bulan Maret 2018 mendatang.

Saat ini, BPK menjadi ketua dari Working Group on Environment Auditing dari Internasional Organization of Supreme Audit Intitutions (ITOSAI) dan anggota aktif pada Asian Organization of Supreme Audit Institution (ASOSAI).

BPK juga dipercaya sebagai pemeriksa badan anti korupsi internasional IACA (Intenational Anti Coruuption Academy) yang ada di Wina secara khusus IACA memberikan kepercayaan kepada BPK sebagai ketua dan tim pemeriksa.

BPK juga ditunjuk sebagai External Auditor (IAEA) sampai tahun 2019 dan tahun 2017 merupakan tahun pertama bagi BPK menyampaikan hasil opini IAEA yang diserahkan di Wina, Austria, tanggal 8 Mei di depan sidang ‘Program and Busget Committee’, IAEA.

Ini pertama dalam sejarah, BPK rekomendasikan perbaikantata kelola Internasional seperti IAEA, dan banyak negara anggota. Apresiasi hasil kerja BPK tentunya menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Apa harapan BPK ke depan?

Kerja BPK ini bersifat kolektif dan kolegial, kita tidak bisa bekrja sendirian untuk mencapai fungsi dan tujuan BPK, yaitu mendorong transparasi dan akuntabilitas.

Transparasi itu dibuktikan dengan usaha pemerintah menyajikan laporan keuangan tahunan berdasarkan sistem akuntansi pemerintah. Yang dimaksud dengan akuntabilitas, seperti yang disampaikan kepada Pak Jokowi pada 5 Desember 2017, yaitu atas permintaan BPK untuk menyamakan persepsi pelaksanaan pemeriksaan laporan pemerintah pusat dan laporan keuangan lembaga tahun 2017, di mana Pak Jokowi mengingatkan agar kualitas belanja sudah mulai diperhatikan dalam rangka percepatan persiapan kesejahteraan rakyat.

Sebagai dosen dan juga Guru Besar IPDN, apa pesan Anda untuk para Praja?

Saya berpikir agar praja menguasai dan memahami sistem keuangan pemerintah pusat dan sistem keuangan pemerintah daerah. Sehingga mereka bisa memahami proses keuangan negara dari penyusunan perencanaan, melaksanakan tata kelola yang baik dan mempertanggungjawabkan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip sistem akuntansi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.[]

Masukkan kata kunci...

Social Links