Posisi Maruf Amin Sebagai DPS Digugat, Pengamat: Tidak Bisa Didiskualifikasi

M. Faris | Nasional | 11 Juni 2019 | 94
Foto: Cawapres 01 KH Ma'ruf Amin

Jurnaljateng.com, - Anggota Tim Hukum 02 Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mempersoalkan posisi cawapres KH. Maruf Amin (KMA) yang masih tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Dia menilai pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin, seharusnya didiskualifikasi karena cawapres KMA tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dijelaskan dalam UU Pemilu.

"Menurut kami Pak Marif Amin tidak memenuhi syarat formil sebagai cawapres. Karena itu paslon 01, mestinya didiskualifikasi," kata Denny kepada wartawan di Gedung MK, Selasa (11/6/2019).

Denny menambahkan, posisi KMA itu merupakan sesuatu yang mendasar. Pihaknya menemukan informasi dan mengumpulkan bukti-bukti mengenai jabatan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu.

Sejauh ini, cawapres 01 KMA telah mengklarifikasi bahwa dirinya bukanlah karyawan BUMN sebagaimana dituduhkan Tim Hukum Prabowo-Sandi.

Maruf Amin mengakui dirinya menjabat Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dua bank tersebut. Namun, jabatan tersebut tidak mengartikan dirinya karyawan.

"Bukan. Itu bukan BUMN juga. Orang itu anak perusahaan," katanya di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019). "Iya DPS. DPS kan bukan karyawan,” tegas Maruf.

Pemerhati Keuangan dan Pemerintahan, Adi Prasetyo ditemui di Jakarta berpendapat bahwa posisi KMA di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah tidak melanggar ketentuan Pasal 227 huruf p sebagaimana dituduhkan oleh Tim Hukum Prabowo Sandi.

“Dalam Pasal 227 huruf p dijelaskan harus mengundurkan diri jika dia adalah karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. Persoalannya, apakah beliau (KMA-red) adalah karyawan BUMN?,” katanya.

Pras mengutip ketentuan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional secara independen. “Dalam ketentuan di Bank Syariah Mandiri, dijelaskan bahwa posisi DPS adalah independen. Tugasnya memberi nasihat, saran, dan mengawasi, jadi bukan karyawan,” tambahnya.

Ditambahkan, secara legal Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah juga bukan merupakan entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diketahui kedua entitas jasa keuangan bank tersebut merupakan anak perusahaan. "Karena itu, jelas sulit untuk didiskualifikasi, tapi kita serahkan semua kepada MK," pungkasnya.

Masukkan kata kunci...

Social Links