Berikut 3 Prinsip Penting Implementasikan SDGs di Indonesia

Alief Nugraha | Nasional | 17 Juli 2019 | 93
Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro Dalam Sambutan Kuncinya Pada The United Nations High-Level Political Forum (HLPF): “The High-Level Political Forum On Sustainable Development And High-Level Segment Of The Economic And Social Council (ECOSOC)”, Di New York, Selasa (16/7).

Jurnaljateng.com, - Menteri Bambang menjelaskan tiga prinsip utama implementasi TPB/SDGs yang perlu diperhatikan Indonesia. 

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam sambutan kuncinya pada The United Nations High-Level Political Forum (HLPF): “The High-Level Political Forum on Sustainable Development and High-Level Segment of the Economic and Social Council (ECOSOC)”, di New York, Selasa (16/7).

Pertama, TPB/SDGs adalah tugas bersama. Semua pemangku kepentingan harus saling bahu-membahu berkontribusi dalam mencapai target TPB/SDGs, sehingga timbul rasa saling memiliki dan inklusivitas. Di Indonesia, TPB/SDGs telah dimasukkan ke dalam prioritas, perencanaan, dan pembiayaan pembangunan baik dalam lingkup nasional maupun daerah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kedua, efek domino implementasi TPB/SDGs di Indonesia sangat besar. Contohnya, upaya menurunkan Rasio Gini menjadi 0,380 pada 2019 (yoy) dari Rasio Gini pada September 2018 sebesar 0,384, bersumber dari upaya peningkatan kesempatan kerja, perluasan akses ke pendidikan di semua tingkatan, dan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketiga, pembiayaan inovatif tetap menjadi elemen kunci implementasi Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia masih perlu meningkatkan mobilisasi sumber daya pembiayaan secara signifikan, dan juga untuk memaksimalkan upaya untuk mengeksplorasi sumber-sumber pembiayaan inovatif. “Seiring langkah meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Pemerintah Indonesia juga memperkenalkan sumber pendanaan baru yang menjadi kerangka blended financing, meliputi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), filantropi berbasis agama, pendanaan hijau, zakat untuk TPB/SDGs, juga penggalangan dana filantropi digital.Saya percaya rangkaian pertemuan tingkat tinggi selama Sidang Umum di September 2019 mendatang akan menjadi momentum yang tepat bagi para pemimpin kita untuk menegaskan kembali komitmen negaranya dalam mengimplementasikan Agenda 2030,” pungkas Menteri Bambang.

Masukkan kata kunci...

Social Links