19 September 2019
Hal ini dikarenakan dari 15 nama yang diusulkan oleh DPD sebagian ada yang belum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tersebut di komisi bidang keuangan ini.
Terima Laporan Pemeriksaan BPK, Jokowi Sambut Gembira Opini WTP Terus Meningkat

Kepala Negara mengaku senang lantaran adanya peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

“ Pagi ini sudah disampaikan dari pimpinan BPK untuk LHPS, semester I, tapi yang paling penting rekomendasi - rekomendasi yang disampaikan akan kita tindaklanjuti.

Menterinya Tersandung Hibah Koni, BPK Akan Beri Rekomendasi Ke Kemenpora Terkait Hibah


“Hibah sih sebenarnya boleh saja tapi untuk KONI sebaiknya memakai satker (satuan kerja) sendiri, khusus, nanti BPK merekomendasikan soal itu," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Sementara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) periode semester I/2019 dari BPK, Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sampaikan IHPS I Kepada Presiden, Ketua BPK Sekaligus Pamit

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan dari hasil laporan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun daerah memiliki progres yang sangat baik.

“ Jadi, ada beberapa hal disampaikan terkait hasil laporan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah itu progresnya sangat baik, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) maupun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) presentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yg belum WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Ketua BPK Jelaskan Posisi Opini WDP Kemenpora
 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara membantah opini WDP yang diterima Kemenpora tidak berkaitan dengan kasus yang melilit Imam Nahrawi saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.  

"Ada empat yang WDP, yaitu PUPR, Kemenpora, KPU, dan KPK.
Biar Makin Paham APBD, Ini Saran Sri Mulyani Untuk Anggota DPD Baru
Hal ini juga bertujuan untuk menguatkan sinergi antar daerah sehingga komunikasi dan koordinasi bisa terjalin lebih baik.

“Kami tentu berharap DPD bisa menjadi partner kami di dalam terus memperbaiki kualitas pengelolaan APBD dalam rangka untuk makin memeratakan kesejahteraan rakyat hingga seluruh pelosok.

Pemilihan Anggota BPK akan Digelar Pekan Depan
Pemilihan tersebut menindaklanjuti pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merekomendasikan 15 nama calon pada Rabu (18/9) kemarin.

"DPR belum akan melakukan pemilihan nanti malam.

Berikut Dua Cara Andalan Pemerintah Dalam Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa pemenuhan kewajiban pendaftaran dan perizinan usaha baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dapat dilakukan secara mudah serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Pada kesempatan hari ini sebenarnya lebih kepada mengingatkan kembali bahwa regulasi yang kita ciptakan itu sudah sedemikian banyaknya sehingga kita tidak pernah tahu sebenarnya regulasi itu masih perlu atau tidak, khususnya kalau kita berbicara mengenai perizinan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso pada LokakaryaPraktik Terpuji Internasional Penyederhanaan Perizinan Melalui Reformasi Regulasi di Jakarta (18/9).

FORMACI Serukan KPK Tangkap dan Periksa Riza Chalid
Meminta agar KPK menangkap dan memeriksa M Riza Chalid.

Di selembaran release aksi dijelaskan bahwa Petral adalah sebuah anak usaha PT.

BI Kembali Turunkan Suku Bunga Acuan

Gubernur BI Perry Warjiyo saat jumpa pers di Jakarta menjelaskan Rapat Dewan Gubernur BI 18-19 September 2019 memutuskan untuk menurunkan BI 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 5,25 persen.

Menurut Perry,  suku bunga Deposit facilityturun 25 bps jadi 4,5 persen dan suku bunga lending facilityjuga turun 25 bps jadi 6 persen.

Masukkan kata kunci...

Social Links